Soal Dugaan Kecurangan di Pilkada Jateng, Ganjar: Tunggu Prosesnya
Friday, November 29, 2024
Badung - Ketua DPP PDI Perjuangan Ganjar Pranowo buka suara terkait dugaan kecurangan dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jawa Tengah (Jateng) 2024.
Ia menegaskan PDIP masih menunggu proses laporan yang dilayangkan oleh partainya terkait indikasi kecurangan di Jateng.
"Kita tunggu saja semua laporan apakah diproses atau tidak," ujar Ganjar saat ditemui di sela-sela Rakernas Ikatan Advokat Indonesia (Ikadin) di Jimbaran, Badung, Bali, Jumat (29/11/2024).
PDIP Jateng, Ganjar berujar, mendapatkan sejumlah temuan pelanggaran di Jateng. Namun, ia tidak menjelaskan secara detail pelanggaran yang ditemukan tersebut.
"Ada yang dilaporkan, ada yang belum. Maka tinggal menunggu aja prosesnya," ungkap Ketua PDIP bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah itu.
Ganjar tak banyak berkomentar terkait kekalahan pasangan calon (paslon) nomor urut 1, Andika Perkasa-Hendrar Prihadi, dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jateng 2024. Menurut Ganjar, kalah menang adalah hal yang biasa.
Berdasarkan hasil hitung cepat Charta Politika, duet Andika-Perkasa hanya bisa meraup 41,56 persen suara di kandang banteng itu. Sementara itu, rival mereka Ahmad Luthfi-Taj Yasin Maimoen unggul dengan 58,44 persen suara.
"Ada yang kalah, ada yang menang, sebuah proses pasti biasa," tandas mantan Gubernur Jawa Tengah itu.
Sebelumnya, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri memberikan sejumlah arahan seusai pencoblosan Pilkada 2024. Megawati meminta kader partai belambang banteng itu untuk tetap menjaga semangat perjuangan.
"Saudara-saudara sekalian, terus jaga semangat perjuangan. Kita tidak pernah menyerah. Kita terus melakukan perlawanan secara terukur dalam koridor hukum. Meskipun kita tahu, sekarang hukum ini semakin dibuat jauh dari keadilan," kata Megawati dalam keterangan yang diterima, Rabu (27 /11/2024).
Megawati meminta kader PDIP untuk mengumpulkan bukti-bukti jika terjadi pelanggaran Pilkada. Dia juga menyinggung soal netralitas jabatan kepala daerah.
"Kedua, kumpulkan setiap bukti intimidasi aparatur negara, terutama juga politik uang. Ketidaknetralan jabatan kepala daerah dan juga tekanan yang diberikan kepada kepala desa," ujar Megawati.
Sumber : detik