Prabowo Temukan Pengusaha Nakal, Belum Bayar Rp300 T ke Negara
Tuesday, October 8, 2024
Jakarta - Presiden Terpilih Prabowo Subianto ternyata telah memegang 300 lebih daftar nama-nama pengusaha sawit nakal yang selama ini menjadi pengemplang pajak.
Daftar itu ia peroleh dari dari Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan serta Kepala BKPK Muhammad Yusuf Ateh, dan dikonfirmasi oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).
Hal ini diungkapkan langsung oleh adik Prabowo, Hashim Djojohadikusumo yang juga merupakan anggota Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo saat berdiskusi dengan para pengusaha di gedung Kadin Indonesia, Jakarta, Senin (7/10/2024).
"Ini ada indikasi pengusaha yang nakal, ini data yang Pak Prabowo dapat dari Pak Luhut dan Pak Ateh dan dikonfirmasi dari KLHK ada jutaan hektar kawasan hutan di okupasi liar oleh pengusaha kebun sawit nakal, ternyata sudah diingatkan tapi sampai sekarang belum bayar," ujarnya.
Hashim menyatakan, ada sekitar 300 wajib pajak nakal yang masuk daftar belum membayar pajak kepada pemerintah dengan total nilai mencapai Rp 300 triliun lebih. Ia memastikan, pengusaha itu tidak ada yang menjadi bagian dari anggota Kadin Indonesia.
"Sampai Rp 300 triliun yang belum bayar, ini data-data yang dihimpun pemerintah, so saat ini Pak Prabowo siap kita sudah dapat daftar 300 lebih, saya tidak lihat kawan-kawan Kadin di dalam daftar itu. Saya tidak lihat tapi akan saya cek lagi, nanti ada peringatan bersahabat, friendly reminder please pay up," ungkap Hashim.
Melalui kebijakan penguatan pengawasan perpajakan yang dilakukan oleh Kementerian Penerimaan Negara ini, pemerintah Prabowo akan mendapatkan tambahan penerimaan negara senilai Rp 50 triliun tiap tahunnya.
"Dari kebocoran ini kita bisa hasilkan Rp 50 triliun tiap tahun. Ini kita hitung-hitung dari satu kebocoran kita bisa berikan makan gratis dua kali sehari untuk 9 juta anak, tolong catat ini direkam, ini setiap Rp 50 triliun kita dapat tutup kebocoran kita bisa berikan makanan gratis pagi dan siang untuk 9 juta jiwa," ujar Hashim.
Sumber : CNBC