China Diblokir Sana-sini Ternyata Percuma, Huawei Tetap Laku
Wednesday, October 9, 2024
Jakarta - Banyak perusahaan di Eropa berusaha menghindari penggunaan infrastruktur base transceiver stationa (BTS) milik perusahaan China seperti Huawei dan ZTE.
Kendati demikian, ternyata banyak negara yang belum bisa lepas dari Huawei dan ZTE. Hingga Agustus 2024, baru 11 dari 27 negara Uni Eropa yang membatasi penggunaan Huawei dan ZTE.
Beberapa negara melakukan pendekatan yang tidak terlalu konfrontatif. Namun, banyak juga negara yang lebih tegas dan sudah pelan-pelan lepas dari ketergantungan ke infrastruktur Huawei dan ZTE.
Misalnya operator asal Spanyol, Masorange, yang dilaporkan menghentikan penggunaan komponen Huawei dan ZTE selama beberapa tahun ke depan. Perusahaan menggantinya dengan Ericsson yang berasal dari Stockholm.
Di Jerman, pejabat setempat telah berunding dengan operator lokal terkait seberapa cepat akan mengganti perangkat keras China. Sejumlah pemerintah meminta penggantian tersebut saat operator meningkatkan jaringan ke 5G atau 6G, demi menjaga biaya tetap rendah.
Direktur Strand Consult Denmark, John Strand meramalkan fenomena ini mirip ketika Rusia membatasi pengiriman gas ke Eropa setelah perang dengan Ukraina meletus pada 2022.
Salah satu yang dikhawatirkan dari penggunaan infrastruktur China adalah potensi negara tersebut melakukan intervensi pada jaringan seluler di Eropa.
"China bisa mematikan, memperlambat, atau mencampuri jaringan seluler. Ini bakal menghancurkan ekonomi Eropa," kata Strand dikutip dari laman Spectrum, Rabu (9/10/2024).
Sebelumnya, Komisi Eropa juga telah mengumumkan hasil penilaian pada alat buatan China. Disebutkan alat terus berisiko pada keamanan, termasuk malware.
Bahkan risiko itu berdampak luas pada sektor lain. Apalagi saat operator telekomunikasi yang digunakan hanya menjadi satu-satunya di kawasan tertentu.
Eropa menyadari memberikan infrastruktur telekomunikasi penting seperti 5G ke operator asing sangat berisiko. Namun wilayah itu cukup tertinggal saat mengambil tindakan penegakan hukum.
Sumber : CNBC