Viral Warga dan Sekolah Petra Ribut soal Iuran Keamanan Seratusan Juta
Friday, August 2, 2024
Surabaya - Viral warga dan SMP Kristen Petra 2 serta SMA Kristen Petra 2 di Jalan Raya Manyar Tirtosari terlibat keributan saat disidak Wakil Wali Kota Surabaya Armuji. Salah satu penyebabnya adalah iuran keamanan.
Armuji mengunggah video sidak itu ke TikToknya, @cakj1. Armuji terlihat sedang sidak menemui warga dengan pihak sekolah Petra di depan SMA Kristen Petra 2. Suasana sempat tegang dengan nada suara tinggi karena kedua pihak merasa benar.
Permasalahan pertama soal kemacetan. Warga merasa kedatangan dan kepulangan siswa membuat kemacetan di Jalan Manyar Tirtomoyo. Pihak sekolah Petra mengatakan itu karena ujung Jalan Manyar Tirtosari ditutup untuk akses ke sekolah. Karena itu, timbul kemacetan.
"Ujung ditutup akses menuju sekolah dan bejubel di depan," kata pihak sekolah Petra dalam video yang diunggah di akun TikTok @cakj1, Rabu (31/7/2024).
Namun sepertinya masalah utama yang menjadi ujung konflik ini adalah perkara iuran keamanan yang menurut warga tidak sesuai dengan yang diminta. Warga menyebut Petra enggan membayar. Sebaliknya, Petra mengaku keberatan dengan nilai nominalnya dan sempat mendapatkan intimidasi.
"Mewakili RW 4 mengatakan mengenai iuran penjagaan. Ada empat iuran keamanan dari (RW) 04, (RW) 05, dan (RW) 07, dan Petra. Semua masuk uang ke bendahara keamanan untuk membiayai satpam di sini. Selama 5 tahun tidak naik, makanya dinaikkan. Awalnya Rp 32 juta per bulan kali 4 untuk bayar satpam di sini. Ada kantor, tempat usaha (Rp 200 ribu). Petra mengantarkan anak itu buat macet, ditambah Petra nggak mau bayar," kata warga.
Perwakilan Petra menyatakan selama ini pihaknya mendapatkan intimidasi, salah satunya dengan penutupan jalan. Soal jalan itu, menurutnya, sudah ada solusi tapi tidak dijalankan.
Menengahi debat antara warga dan perwakilan Petra tersebut, Armuji mempertegas permasalahan apa yang terjadi dengan menanyakan apa yang menjadi keberatan warga?
"Keberatannya apa?" tanya Armuji.
"Kami keberatan Rp 25 juta per bulan. Rp 100 juta dibagi 4 RW, per RW dapat Rp 25 juta. Awalnya Rp 32 juta dibayar, ada kenaikan tidak dibayar," ujar perwakilan dari warga.
Perwakilan Petra pun menjawab bahwa pihaknya menganggap bawa pertanggungjawaban atas uang iuran keamanan itu tidak jelas. Karena itulah mereka enggan membayar apa yang diminta warga. Apalagi Petra menemukan adanya dugaan penyalahgunaan uang iuran keamanan tersebut.
"Kami tidak percaya dengan perhitungannya, karena pertanggungjawabannya tidak jelas. Setelah kami tanya juga nggak dibayarkan, malah dibuat beli rokok," kata perwakilan Petra.
Armuji pun menyatakan, bila ada rencana kenaikan, sementara ini Petra cukup membayar Rp 32 juta. Bila Petra meminta pertanggungjawaban, warga harus memberi pertanggungjawaban yang jelas.
"Sudah kami kasih (pertanggungjawaban), tapi selalu dipersoalkan," sebut warga.
"Itu tidak valid. Direkayasa!" timpal perwakilan Petra.
Menanggapi celetukan warga itu, kini suara Armuji yang meninggi. Dia sampaikan bahwa ini bukan konflik soal kemacetan, ini lebih pada iuran keamanan.
"Macet bisa diatur. Ini jalan umum, bukan jalan warga. Yang nggak cocok ini iuran, wis itu masalahnya. Bukan kemacetan. Iurannya yang nggak cocok, nggak klop, wis itu permasalahannya. Bukan kemacetan, kebisingan, endak. Iuran yang tidak cocok. Sampean ngomong kemacetan, kalau iurannya cocok, sampean nggak ngomong kemacetan. Hayo wani taruhan berapa saya? Intinya itu iurannya belum cocok, makanya segala permasalahan diungkit. Kalau Ibu iuran cocok, nggak mungkin terjadi ribut-ribut," pungkas Armuji.
Sementara itu, Kabag Legal Perhimpunan Pendidikan dan Pengajaran Kristen Petra (PPPKP), Christin Novianty Panjaitan, membenarkan konflik itu terjadi karena penetapan kenaikan iuran keamanan dari semula Rp 25 juta, kemudian jadi Rp 32 juta, dan tahun ini dinaikkan jadi Rp 35 juta.
"Yang kami permasalahkan, ketika menaikkan iuran, kami tidak pernah diundang. Petra dianggap RW, diminta membayar setara 1 RW. Kenaikan iuran itu tidak melibatkan kami. Sudah sering, sejak tahun 2017 sampai 2024 ini kami tidak pernah dilibatkan soal itu," ujar Christin, Rabu (31/7/2024).
Sumber : detik