Teten Temui Sri Mulyani-OJK Bahas Pembiayaan UMKM
Friday, August 2, 2024
Jakarta - Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (MenKopUKM), Teten Masduki mengaku dirinya sudah menemui Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk berdiskusi mengenai skema pembiayaan dengan credit scoring atau skor kredit.
Hal ini sejalan karena isu pembiayaan masih menjadi salah satu kendala bagi pelaku UMKM.
Usulan credit scoring itu, katanya, disambut baik oleh Menkeu dan OJK. Bahkan, OJK tengah mempersiapkan kebijakan agar skema tersebut bisa terlaksana dengan baik untuk pelaku UMKM.
"Alhamdulillah perkembangan sudah bagus. Credit scoring, kami kemarin sudah bicara dengan Menteri Keuangan, kami bicara dengan OJK. Dan di OJK juga sedang disiapkan infrastruktur kebijakan yang memungkinkan bisa terlaksana dengan credit scoring," kata Teten saat membuka acara Indonesia Clothing Summit 2024 di Smesco, Jakarta, Kamis (1/8/2024).
Teten mengatakan, skema pembiayaan credit scoring dalam praktiknya sudah diterapkan di perbankan, namun masih dalam skala kecil. Untuk itu, ia mengusulkan adanya penambahan data untuk menjadi faktor pertimbangan, seperti telepon dan listrik, supaya nantinya akan semakin banyak pelaku UMKM yang mendapatkan pembiayaan.
"Dengan credit scoring, artinya ada data alternatif di luar data historik kredit, seperti data telepon, data PLN (listrik). Dengan dua tambahan data itu, bisa makin banyak UMKM yang menerima kredit perbankan," ucapnya.
Lebih lanjut, Teten menyebut saat ini baru 19% pelaku UMKM yang dapat mengakses pembiayaan perbankan. Padahal, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah meminta agar 30% pelaku UMKM bisa mendapatkan kredit perbankan pada tahun 2024 ini.
Menurutnya, target 30% dari Presiden Jokowi itu akan sulit untuk dicapai, apabila tidak ada upaya perubahan dalam skema pembiayaan. Namun, jika usulan penambahan data sebagai pertimbangan skor kredit itu diterapkan, ia optimistis target itu bisa dicapai.
"Kita optimis, kita sudah, ini scientific ya, karena sudah digunakan di 145 negara. Nah tapi para UMKM-nya harus sudah mulai pencatatan, ini juga secara digital, supaya nanti bisa mudah dilakukan track record digital mengenai kesehatan usaha," pungkasnya.
Sumber : CNBC