Setoran Pajak Seret, Dana Makan Bergizi Gratis Prabowo Bisa Terancam
Wednesday, July 3, 2024
Jakarta - Opsi-opsi untuk membiayai anggaran program makan bergizi gratis (MBG) Presiden Terpilih Prabowo Subianto terbatas, bila defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap sesuai Undang-Undang Keuangan Negara maksilam 3%.
Ekonom senior co-founder Creco Research, Raden Pardede mengatakan, opsi itu di antaranya ialah mengalihkan anggaran belanja negara, seperti anggaran belanja subsidi energi, maupun anggaran belanja bantuan sosial atau bansos.
Strategi ini bisa dilakukan bila penerimaan negara terus merosot seperti saat ini. Sebagaimana diketahui, pendapatan negara anjlok 7,1% per Mei 2024, dari bulan yang sama tahun lalu sebesar Rp 1.209 triliun menjadi hanya Rp 1.123,5 triliun. Seiring dengan merosotnya penerimaan pajak yang minus 8,4% dari Rp 830,5 triliun, menjadi hanya Rp 760,4 triliun.
"Yang bisa dilakukan apakah kita bisa merealokasi belanja-belanja kita apakah belanja sosial lainnya termasuk belanja subsidi yang bisa menggantikan belanja makan bergizi gratis tadi. Jadi reprioritasi item budget itu jadi penting dalam situasi begini," kata Raden dalam program Power Lunch, Rabu (3/7/2024).
Bila relokasi anggaran belanja negara itu enggan dilakukan, Raden mengatakan, mau tak mau penerimaan negara harus digenjot. Namun, ia menekankan, yang paling sehat ialah mengkombinasikan tiga opsi itu, yakni merelokasi segelintir anggaran belanja yang tak prioritas sambil menaikkan penerimaan negara.
"Menurut saya harus ada kombinasi tiga-tiganya karena seperti dijelaskan Ibu Sri Mulyani bahwa pendapatan kita sedang turun sementara belanja akan naik, menurut saya harus dilakukan tiga hal tadi yang jadi kombinasi semuanya," ujar Raden.
Di sisi lain, ia menekankan, juga penting dilakukan pelaksanaan program-program yang diusung Prabowo, seperti melanjutkan pembangunan IKN sambil merealisasikan makan bergizi gratis, secara bertahap. Tujuannya supaya defisit APBN bisa terkendali dan tak lagi memengaruhi sentimen pelaku pasar keuangan.
"Tapi ini tentu harus dijelaskan lebih baik, harus dibuat roadmap satu sampai lima tahun karena ke depan dalam keadaan seperti sekarnag nampaknya penjelasan roadmap tadi perlu," ucap Raden.
Raden mengakui, Tim Prabowo memang telah menyatakan komitmennya untuk memastikan defisit APBN tidak lebih dari 3%. Namun, ia beranggapan kepastian ini tak bisa hanya ditetapkan hanya untuk APBN 2025 untuk memperbaiki sentimen pelaku pasar keuangan, perlu dikembangan komitmennya dalam empat sampai lima tahun ke depan.
"Jadi tidak hanya 2025, tapi juga 2026, 2027, 2028 dapat apa itu, yang menurut saya perlu diyakinkan pasar mereka akan disiplin dan berikutnya bila perlu ada pernyataan presiden yang akan datang supaya lebih meyakinkan lagi," tegasnya.
Sumber : CNBC