DPR Minta Blokir Anggaran Dibuka, Ini Jawab Sri Mulyani!

 

Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani buka suara mengenai permintaan Badan Anggaran DPR RI untuk melonggarkan kebijakan Automatic Adjustment (AA) di kementerian dan lembaga. Dia mengatakan kebijakan blokir anggaran 5% itu bisa saja dibuka untuk kebutuhan prioritas.

"Sesuai dengan praktik sebelumnya, kalau ada hal yang mendesak dan penting, bisa saja AA itu dibuka," kata Sri Mulyani di kawasan Gedung DPR, Jakarta, Selasa, (9/7/2024).

Dia mengatakan pada semester I 2024, Automatic Adjustment diterapkan untuk anggaran cadangan. Anggaran tersebut, kata dia, diblokir sementara untuk berjaga-jaga apabila ada kebutuhan yang mendesak.

Namun, Sri Mulyani mengatakan kebijakan AA di suatu kementerian bisa saja dicabut ketika ada kebutuhan yang mendesak. "Tadi disebutkan harus selektif dan sesuai kondisi keuangan negara," katanya.

Automatic adjustment diperkenalkan pertama kali pada tahun 2022 dan diatur di dalam Undang-Undang APBN 2022. Pada tahun tersebut, pemerintah memutuskan untuk mengalokasikan 5% anggaran belanja Kementerian/Lembaga sebagai dana cadangan penanggulangan pandemi Covid-19.

Lewat kebijakan automatic adjustment atau pemblokiran anggaran tersebut, masing-masing Kementerian lembaga dapat memilah sendiri belanja yang bukan prioritas untuk dicoret dan kemudian anggarannya disisihkan. Pada 2024, kebijakan ini kembali dilanjutkan.

Sebelumnya, Badan Anggaran DPR dalam rapat dengan Kementerian Keuangan meminta pemerintah untuk melonggarkan kebijakan ini. Alasannya, 2024 merupakan tahun terakhir Presiden Joko Widodo dan masa transisi pemerintah. Maka itu, belanja negara sepatutnya bisa dioptimalkan.

Sumber : CNBC 

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel