Anak Buah Erick Thohir Tegaskan BUMN Butuh Dukungan Politik

Jakarta - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) buka suara terkait pengangkatan sosok-sosok politisi yang duduk di kursi Komisaris.

Staf Khusus Menteri BUMN Erick Thohir menyebut, hal tersebut merupakan hal yang wajar karena BUMN membutuhkan dukungan politik.

Menurutnya, sosok-sosok petinggi di tubuh perusahaan BUMN tidak dapat disamakan dengan perusahaan swasta.

Sebab, selain mempertimbangkan kompetensi, juga perlu mempertimbangkan aspek lain demi kelancaran bisnis BUMN itu sendiri.

"Jadi latar-latar belakang itu sehingga kita gak bisa katakan bahwa kalau politik gak boleh, dan wajar juga, karena BUMN ini juga butuh dukungan politik, berbeda dengan perusahaan swasta," ujarnya saat ditemui di Kementerian BUMN Jakarta, Rabu (12/6).

Arya menjelaskan lebih jauh, sebab dalam mengelola perusahaan BUMN, dalam mengambil kebijakan dan keputusan besar juga perlu dukungan wakil rakyat, dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

"Mau merger, DPR, mau holding, DPR, mau IPO, DPR, mau dibubarkan, DPR. Mau dapat PMN, penugasan, DPR. Jadi banyak kebijakan di BUMN itu berhubungan sama politik, berbeda dengan swasta. Memang di swasta, merger butuh ke DPR? Persetujuan? Gak ada," ungkapnya.

"Karena BUMN ini kan dimiliki oleh negara, sahamnya, maka harus ada persetujuan dari rakyat yang diwakili oleh DPR. Maka unsur politik pun tidak mungkin, gak boleh kita munafik dan gak boleh kita menafikkan kalau unsur politik gak masuk dalam BUMN, selama keputusan-keputusan vital mengenai BUMN tetap berkaitan dengan politik di DPR. Jadi gak mungkin gak ada, dari dulu BUMN ada sampai hari ini BUMN ada, pasti ada politiknya," jelasnya.

Arya menambahkan, dukungan politik dalam tubuh BUMN juga telah dijalankan pada pemerintahan-pemerintahan sebelumnya. Sehingga, hal itu merupakan hal yang biasa.

"Memang zamannya Pak SBY gak ada orang politik? Memang zaman Gus Dur gak ada orang politik? Memang zamannya Pak B.J. Habibie gak ada? Zamannya Bu Megawati gak ada? Semua, zaman Pak Jokowi pun sebelumnya ada. Jadi gak usah dipertentangkan lalu kita jadi 'wah gak boleh'.

Hei, jangan lupa, banyak keputusan kebijakan di BUMN itu tergantung pada DPR. Jadi jangan samakan dengan swasta, jangan samakan," pungkasnya.

Sumber : CNBC