Sri Mulyani Susun APBN Pertama Prabowo-Gibran, Ini Fokusnya
Thursday, May 16, 2024
.jpeg)
Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat ini sedang menyiapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025. Itu akan menjadi anggaran tahun pertama pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
Sri Mulyani mengatakan arah kebijakan ekonomi Indonesia di masa transisi ini akan fokus secara fundamental. Terutama pada bidang investasi hingga pembangunan infrastruktur.
"Kita akan terus memastikan bahwa arah kebijakan yang secara fundamental penting bagi Indonesia yaitu investasi di bidang sumber daya manusia, hilirisasi dalam menciptakan nilai tambah, berinvestasi lebih banyak untuk infrastruktur," kata Sri Mulyani dalam diskusi 2024 Fitch on Indonesia, Rabu (15/5/2024).
Sri Mulyani menekankan bahwa masa transisi pemerintahan Indonesia sudah teruji dengan baik. Hal itu telah dibuktikan pada pemerintahan-pemerintahan sebelumnya mulai dari Megawati Soekarnoputri (2001-2004), Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY (2004-2014), serta pada pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) yang masih berlangsung hingga sekarang.
"Kita telah memiliki tradisi transisi, yang mana relatif bisa ditangani dan civilized. Civilized menjadi sangat penting karena bahkan suatu negara demokrasi yang sangat tua, mereka bisa menjadi tidak civilized pada masa transisi," ucapnya.
Sri Mulyani memastikan di masa transisi ini komunikasi dan kerja sama yang terjadi berjalan baik dengan presiden terpilih Prabowo Subianto. Sebagaimana diketahui, pemerintahan Jokowi akan berakhir pada 20 Oktober 2024.
"Kita akan terus berkonsultasi (dengan presiden terpilih) dan tentu saja dari sisi politik akan terus berproses, sedangkan dari sisi ekonomi dan terutama dari sisi penyusunan anggaran kita harus menyiapkan sesuai dengan siklus anggaran yang diatur oleh undang-undang," jelasnya.
Dalam perancangan APBN, pemerintah sedang menyiapkan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) yang akan menjadi dasar. Dokumen itu rencananya akan mulai dibahas di DPR RI pada Mei 2024 ini.
Sumber : detik