PDIP Kritik Keras APBN Warisan Jokowi Buat Prabowo, Ini Isinya!
Tuesday, May 28, 2024
Jakarta - Fraksi PDI Perjuangan di DPR RI menyoroti Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEMPPKF) tahun 2025 yang disusun oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Fraksi PDI Perjuangan menilai KEM-PPKF itu terlalu mengklaim untuk menentukan strategi menuju Indonesia Emas 2045.
Hal tersebut disampaikan oleh perwakilan Fraksi PDI Perjuangan, Edy Wuryanto dalam Sidang Paripurna DPR RI dengan agenda penyampaian pandangan fraksi atas KEMPPKF RAPBN 2025 yang dihelat di Gedung DPR RI, Selasa, (28/5/2024).
"KEM-PPKF 2025 yang disusun pemerintah berlandaskan pemikiran bahwa APBN 2025 sebagai anak tangga pertama untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045 atau 20 tahun agenda pembangunan ke depan," kata Edy dalam Rapat Paripurna tersebut.
Edy mengatakan dalam rancangan awal KEMPPKF itu pemerintah Jokowi terlalu mengklaim dalam menentukan agenda strategis menuju 2045.
"Pemerintah saat ini telah mengklaim secara sepihak dalam menentukan agenda strategis menuju 2045," kata dia.
Edy menuturkan seharusnya kebijakan KEM-PPKF disusun dalam situasi transisi antara pemerintahan Presiden Jokowi ke pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Dia mengatakan klaim tersebut kurang tepat.
"Oleh karena itu kebijakan KEM-PPKF sepantasnya disusun dalam situasi transisi, bukan mengklaim agenda pembangunan ke depannya," ujar dia.
Sebelumnya, pemerintah Presiden Jokowi telah mengajukan rancangan awal APBN 2025 kepada DPR RI.
Rancangan itu berupa KEMPPKF yang akan menjadi acuan penyusunan anggaran bagi pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto.
Menteri Keuangan Sri Mulyani telah membacakan rancangan awal tersebut dalam Sidang Paripurna DPR RI pada Senin, (20/5/2024).
Sumber : CNBC