NasDem soal PBB Usul Yusril Jadi Menko Polhukam: Prabowo Tahu Siapa yang Pas
Friday, May 24, 2024
Jakarta - Pj Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Fahri Bachmid mengusulkan Yusril Ihza Mahendra menjadi Menko Polhukam di kabinet Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming mendatang. Partai NasDem menilai sah-sah saja jika usulan tersebut disampaikan ke Prabowo.
"Boleh-boleh saja saya kira, memperkaya pilihan beliau. Nanti beliau yang melakukan pendalaman dan memutuskan kabinetnya," kata Politikus senior Partai NasDem Bestari Barus kepada wartawan, Kamis (23/5/2024).
Bestari menuturkan nantinya Prabowo yang akan menentukan sosok yang paling pas memimpin suatu kementerian, tak terkecuali Kementerian Polhukam. Bahkan, ia memandang usulan sosok Menko Polhukam bisa datang dari nonpartai.
"Bisa saja Pak Prabowo menganggap usulan tersebut pas, atau bisa saja posisinya harusnya di sebelah mana, beliau yang paling pas akan meletakkan siapa-siapa saja yang direkomendasikan itu di posisi apa.
Tidak selalu dari parpol, ada kelompok masyarakat tertentu juga yang menjadi bagian dari pada perjuangan Pak Prabowo itu mengusulkan," sambungnya.
Bestari menyampaikan NasDem memberikan ruang kepada Prabowo meramu kabinet kerjanya untuk menyukseskan program 5 tahun mendatang. Menurutnya, justru Prabowo yang paling mengetahui kebutuhannya.
"Berilah kepercayaan karena tentu mereka yang paling tau siapa yang terbaik dan pertanggungjawaban akhir ada di Pak Prabowo dan Pak Gibran untuk kinerja para menteri," jelasnya.
Sebelumnya, Fahri Bachmid menjelaskan alasan mengusulkan Yusril menjadi Menko Polhukam di kabinet Prabowo. Fahri melihat jabatan tersebut sesuai dengan kapasitas dan keilmuan Yusril.
"Ya, jadi kan sampai saat ini kan belum tahu dia jabatannya di mana. Tapi kalau andaikan ditanya tentang idealnya beliau, posisi-posisi kementerian itu mungkin lebih tepat sesuai dengan kapasitas dan keilmuannya, itu di Menko Polhukam. Mungkin tempatnya di situ.
Karena lebih luas, lebih kepada aspek kebijakan yang jauh lebih holistik, kira-kira beliau bisa pikirkan tentang bagaimana bangun sistem dan sebagainya," kata Fahri kepada wartawan di kediamannya, Kamis (23/5/2024).
Fahri menilai Yusril harus mendapatkan jabatan yang lebih tinggi dari Jaksa Agung. Menurutnya, itu juga sejalan dengan keinginan Yusril untuk membangun sistem.
"Ya kalau Pak Yusril kan harus jabatan yang lebih besar kan. Karena yang beliau pikirkan selama ini kan bagaimana membangun sistem. Kalau menjadi Jaksa Agung kan tidak bangun sistem. Itu eksekutor," ucapnya.
Selain itu, Fahri menyebut Yusril juga terhalang aturan MK terkait Jaksa Agung harus terbebas dari partai politik selama 5 tahun. Menurutnya, itu yang juga menjadi kendala.
"Jadi memang sangat kelihatannya tidak terlalu cocok kalau Pak Yusril jadi Jaksa Agung. Dari segi perundang-undangannya tidak mendukung, ada batasan yang memang sudah diputuskan oleh MK. Dari aspek kapasitas Pak Yusril itu harus lebih kepada bagaimana membangun sistem tata negara.
Yang paling cocok untuk nahkodai itu kan ada di menko. Supaya lebih holistik. Kira-kira gitu konsep pikirnya yang bisa tereksekusi menjadi kebijakan negara dan terdukung oleh perubahan-perubahan regulasi. Itu Prof Yusril cocoknya yang kayak gitu. Karena beliau sosok besar," jelasnya.
Meski demikian, Fahri membantah Yusril mundur demi mengejar jabatan Menko Polhukam. Menurutnya, Yusril mundur atas keinginan pribadi.
Sumber : detik