Mohon Maaf PDIP, APBN Prabowo Tanpa Utang Itu Mustahil
Thursday, May 30, 2024
Jakarta - Sejumlah ekonom memberikan tanggapan mengenai permintaan PDI Perjuangan agar rancangan awal Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2025 dibuat mengarah tanpa utang. Mereka menilai permintaan itu tidak mungkin dilakukan.
Direktur Eksekutif Institute for Development of Economic and Finance (Indef) Esther Sri Astuti menuturkan berdasarkan teori kebijakan fiskal, belanja negara memang harus didesain lebih besar. Hal itu, kata dia, agar ekonomi bisa lebih ekspansif.
"Menurut teori kebijakan fiskal, belanja pemerintah didorong lebih banyak agar ekonomi lebih ekspansif," kata Esther ketika dihubungi, Rabu, (29/5/2024).
Meski demikian, Esther menilai belanja pemerintah tersebut tetap harus mempertimbangkan sejumlah aspek. Salah satunya adalah belanja harus diarahkan ke belanja pembangunan, bukan pengeluaran rutin.
"Namun yang harus diperhatikan adalah belanja sebaiknya diarahkan lebih banyak ke belanja pembangunan daripada belanja rutin," kata dia.
Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Telisa Aulia Falianty memberikan pendapat serupa. Dia mengatakan kalaupun pemerintah ingin menurunkan defisit, harus dilakukan secara bertahap.
"Kalau mau menurunkan defisit biasanya bertahap, kalau 2,9% tiba-tiba ke 0% sebenarnya besar sekali," kata dia.
Telisa menilai penurunan defisit yang mendadak justru akan berdampak negatif bagi perekonomian. Dia menduga pemerintah baru tak ingin mengambil risiko itu.
"Dalam aturan pun, maksimum deficit to GDP itu 3%, kalaupun kita mau menurunkan harus bertahap, supaya fiskal kita lebih sustainable," katanya.
Sebelumnya, sembilan fraksi partai politik di DPR telah menyampaikan pandangannya atas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2025. Pandangan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna mengenai penyampaian pandangan fraksi atas KEM-PPKF 2025 yang dihelat pada Selasa, (28/5/2024).
Dalam rapat itu, Fraksi PDI Perjuangan memberikan sejumlah catatan atas rancangan awal APBN yang akan dilaksanakan pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka tersebut. PDIP salah satunya meminta defisit dalam APBN 2025 dipatok 0%.
"Kebijakan defisit pada APBN 2025 sebagai APBN transisi diarahkan pada surplus anggaran atau defisit 0%," kata juru bicara fraksi PDIP Edy Wuryanto dalam rapat.
Edy mengatakan fraksinya menilai pada APBN transisi, tidak sepantasnya pemerintahan lama memberikan beban defisit atas program-program yang belum masuk dalam Rancangan Kerja Pemerintah (RKP) dan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN).
"Pada APBN transisi tidak sepantasnya pemerintahan lama memberikan beban defisit atas program yang belum merupakan RKP dan RPJMN program baru," kata dia.
Oleh karena itu, dia meminta belanja negara dioptimalkan untuk belanja rutin. Dia meminta APBN 2025 juga tidak mengalokasikan belanja modal yang berisi proyek-proyek dalam RKP dan RPJMN.
"Belanja negara harus dioptimalkan untuk belanja rutin dan belum dialokasikan untuk belanja modal yang berisikan proyek-proyek RKP dan RPJMN baru," kata dia.
Sumber : CNBC