Koster Respons Kritik Megawati soal Pariwisata Bali Amburadul

 

Denpasar - Ketua DPD PDIP Bali Wayan Koster merespons kritik Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri terkait situasi pariwisata Pulau Bali yang amburadul.

Koster adalah Gubernur Bali untuk periode 2018-2023, dan pada Pilkada 2024 nanti berpeluang maju kembali sebagai calon gubernur.

Koster mengatakan penataan pariwisata Bali harus ditata sesuai perda dan pergub, namun belum bisa diterapkan karena Pandemi Covid-19 baru berakhir.

"Pariwisata mati selama hampir tiga tahun. Baru juga mulai pulih. Di Saat baru pulih itu kita kontrol terlalu ketat, kan nanti enggak bisa pulih pariwisata," kata Koster, saat ditemui di Universitas Primakara, Denpasar, Bali, Selasa (28/5).

"Ke depan pariwisata ini harus lebih ditata lagi agar pariwisata yang sesuai dengan arahan Perda dan Pergub berbasis budaya berkualitas dan bermartabat," imbuhnya.

Sementara, terkait singgungan Megawati mengenai kafe-kafe menjamur yang menjadi sarang peredaran narkoba, menurutnya itu memang harus dikoordinasikan.

"Ini harus dikoordinasikan, karena kewenangan itu ada di kabupaten dan kota. Semua yang berkaitan dengan hotel, restoran, itu perizinannya di kabupaten kota," ujarnya.

"Maka ke depan harus ada regulasi, kebijakan, kolaboratif antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten dan kota terutama daerah-daerah yang padat wisatawannya sudah tumbuh menjamur kafe dan bahkan disalahgunakan untuk kepentingan tidak baik, saya kira ini harus dikendalikan," ujarnya.

Sebelumnya, dalam Rakernas ke-V PDIP di Jakarta Utara, Minggu (26/5/), Megawati Soekarnoputri menyinggung pengelolaan pariwisata Bali yang tidak terkontrol, dimana ini berimbas kepada kehidupan masyarakat lokalnya.

"Saya sudah marah tuh sama Pak Koster, masa kafe-kafe dibiarin kayak jamur aja, aku bilang itu kan tempat narkoba. Bali ini lama-lama ini sudah mulai greneng-greneng kekurangan air, karena orang pulaunya segitu, maunya terus, selalu alasannya tourism. Turisme-turisme boleh, tapi kan terukur dengan kecil pulaunya," kata Megawati.

Bandara di Bali Utara

Wayan Koster juga merespons soal proyek Bandara Bali Utara di Kabupaten Buleleng, yang rencananya akan dilanjutkan pemerintah pusat.

Koster mengatakan, sebelum bicara pembangunan Bandara Bali Utara yang terlebih dahulu harus dibicarakan, ialah soal akses infrastrukturnyan yaitu penghubung antara kabupaten-kota yang ada di Bali ke lokasi Bandara di Buleleng.

"Pertama, titik lokasi bandaranya di mana tentukan dulu. Kemudian akses menuju lokasi bandara, apakah akan infrastrukturnya berupa jalan tol atau alternatif lain kereta api misalnya. Ini dibutuhkan studi dulu, dan infrastruktur penghubung ini perlu waktu apakah tol atau transportasi lain. Ini memerlukan waktu studinya, saya kira untuk aksesnya itu paling tidak setahun," kata Koster.

Menurut Koster, untuk akses dan infrastruktur penghubung ke Bandara Bali Utara harus dipikirkan secara matang, agar tidak seperti Bandara Kertajati di Jawa Barat dan Bandara Kediri di Jawa Timur.

"Tidak seperti Bandara baru di Jawa barat, Kertajati. Sudah selesai tahun 2018, sampai sekarang belum beroperasi optimal. Bahkan, baru beroperasi akhir 2023 dan baru mulai beroperasi, baru tiga maskapai yang menggunakannya yaitu Super Air Jet, Citilink, dan kalau tidak salah AirAsia," ujarnya.

"Itu pun sering tidak bisa terbang karena kekurangan tempat. Jadi, jangan sampai investasi yang sudah besar tidak bisa berfungsi optimal karena akses pendukungnya belum siap. Begitu juga bandara lain, di Kulon Progo (Yogyakarta) juga belum bisa optimal. Di Kediri (Jawa Timur) sudah dua tahun selesai, sampai sekarang belum bisa beroperasi. Jangan sampai pengalaman ini terulang di Bali," ujarnya.

Koster juga menyebutkan Bandara di Bali Utara itu harus memastikan bakal memperkuat perekonomian di Pulau Dewata, dan tidak meminggirkan pelaku usaha serta warga lokal.

"Jangan sampai menghabiskan lahan yang terlalu banyak, investasi masuk, lahan Bali semakin berkurang. Dan, kemudian warga Bali akan minggir dan ekonominya tidak banyak dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Bali," ujarnya.

"Jangan sampai budaya Bali ini tergerus seperti Hawaii. Saya diwanti-wanti, kalau bandara dibangun betul-betul harus diproteksi budayanya jangan sampai rusak seperti di Hawaii. Kemudian, memastikan bandara akan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat, dan tidak menggusur warga lokal, itu yang diharapkan," tambahnya.

Sebelumnya, Direktur Utama PT Bandara Internasional Bali Utara (BIBU), Panji Sakti, Erwanto Sad Adiatmoko Hariwibowo mengatakan, proses pembangunan Bandara Bali Utara, di Kabupaten Buleleng, Bali, akan segera berlanjut atau dibangun yang sebelumnya sempat tertunda.

Erwanto mengatakan, soal proyek pembangunan Bandara Bali Utara di Kecamatan Kubutambahan, Buleleng, telah sampai di ujung setelah perjalanan proses, dan rencana yang saat ini menjelang 9 tahun lamanya akan kembali dibangun. Selain itu, beberapa petinggi atau pejabat di negeri ini sudah mendatangi lokasi Bandara Bali Utara dan mengatakan bahwa Bandara Bali Utara adalah sebuah kebutuhan.

Sumber : CNN 

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel