Diluncurkan Jokowi, Apa Sebenarnya INA Digital?

Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi meluncurkan super apps milik pemerintah INA Digital pada Senin (27/5). Aplikasi ini nantinya menyatukan ribuan aplikasi pelayanan publik dari berbagai instansi pemerintah.

Jokowi menunjuk Perum Peruri sebagai Govtech Indonesia. Peruri akan memimpin integrasi pelayanan sistem pemerintahan digital mulai saat ini.

"Satu portal terintegrasi yang kita namakan INA Digital. Memang ini adalah tahap awal kita memulai, tetapi enggak apa-apa, saya kira migrasinya memang harus bertahap," kata Jokowi dalam peluncuran INA Digital di Istana Negara, Jakarta, Senin (27/5).

Lantas apa sebenarnya super apps INA Digital ini?

INA Digital nantinya akan berbentuk sebagai aplikasi yang dikelola oleh Perum Peruri. Super apps ini akan mengintegrasikan berbagai layanan pemerintah dalam satu portal sehingga memudahkan akses bagi masyarakat, dan meningkatkan interoperabilitas antar kementerian dan lembaga.

Hal tersebut dilakukan guna menjalankan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang diatur berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023 dimana Peruri ditugaskan menjadi penyelenggara Aplikasi SPBE Prioritas, mengutip laman resmi Peruri.

Menilik latar belakang pembuatan aplikasi ini, Jokowi mengungkapkan permasalahan digitalisasi pelayanan publik di Indonesia selama ini berjalan dengan tidak terintegrasi.

Saat ini setidaknya terdapat sekitar 27 ribu aplikasi yang sudah dibuat oleh instansi pemerintah pusat dan daerah. Sehingga Jokowi mengungkap bahwa hal tersebut perlu diubah menjadi kesatuan dengan INA Digital.

"Mulai tahun ini berhenti membuat aplikasi yang baru, berhenti membikin platform-platform baru. Setop!" kata Jokowi.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Azwar Anas menyebut bahwa nantinya INA Digital ini akan mengembangkan beberapa layanan prioritas secara terpadu.

"Dalam jangka pendek 2024 Govtech akan mengembangkan 9 layanan prioritas secara terpadu selain juga integrasi layanan layanan yang sudah siap untuk dikonsolidasikan," kata Anas.

Sembilan layanan prioritas itu yakni;

Pertama, layanan kartu tanda penduduk (KTP) yang tak akan lagi dicetak seperti biasanya. Menurut dia, Presiden Joko Widodo sudah menginstruksikan agar lewat superapp ini, tidak ada lagi KTP yang dicetak, karena ke depannya semua sudah dalam berbentuk digital ID.

"Identitas digital dasar, yakni digital ID, seperti KTP, targetnya ke depan dari Pak Presiden tak ada lagi cetak-cetak KTP, semua cukup pakai IKD yg nanti akan bisa dibawa di hp masing-masing," ujar Azwar akhir tahun lalu.

"Bagi masyarakat yang belum punya Hp tetap KTP cetak bisa digunakan," ujarnya menambahkan.

Kedua, soal platform pertukaran data atau data exchange. Pasalnya, menurut dia selama ini setiap kementerian lembaga kaya data namun tak bertukar, "maka manfaatnya belum optimal untuk masyarakat."

Ketiga, digital payment atau pembayaran digital. Layanan ini sebetulnya sudah berjalan hampir di semua kementerian/lembaga pemerintah, baik dari pemerintah pusat hingga daerah.

Keempat, pelayanan publik portal satu data. Azwar menjelaskan, Jokowi juga meminta agar portal layanan publik tidak lagi sektoral per kementerian tapi berdasarkan kebutuhan masyarakat.

"Misalnya contoh di Estonia langsung bagaimana cara melahirkan. Bagaimana saya menikah. Bagaimana asuransi saya. Jadi langsung ke urusan masing-masing, tidak lagi ke sektoral. Ini nanti akan dilakukan rapat kabinet paripurna oleh bapak presiden," tuturnya.

Kelima, portal administrasi pemerintahan. Menurutnya dengan hal ini, nantinya sistem keuangan, sistem pemerintahan tidak lagi banyak.

"Kemarin SIPD sudah kita resmikan. Dari 500 lebih layanan cukup satu layanan," tuturnya.

Layanan prioritas lainnya dalam super apps ini yakni SIM online, bantuan sosial, layanan kesehatan, dan layanan pendidikan.

"Kalau sembilan layanan sudah didigitalkan, ini dampaknya akan sangat besar sekali," lanjutnya.

Diharapkan pelayanan-pelayanan seperti administrasi kependudukan, pengurusan SIM, STNK, paspor, hingga BPJS Kesehatan dapat dilakukan secara digital dengan hanya satu aplikasi saja.

"Ke depan masyarakat hanya perlu satu login dan mengisi data untuk mengakses berbagai layanan dalam satu portal dalam data pribadi yang aman tanpa perlu fotokopi KTP," kata Anas.

Meski resmi meluncur, super apps ini baru dapat diakses masyarakat mulai September mendatang. Menurut Anas saat ini INA Digital baru masih dalam masa uji coba.

"Nanti mulai SSO [Single Sign-on], penggunaan INA Pass dan seterusnya ini rencana September," kata Azwar di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (27/5).

"Dan sekarang sedang trial dari seluruh sistem aplikasi yang dibangun di kementerian masing-masing," lanjut dia.

Super apss INA Digital ini memang belum tersedia di PlayStore maupun App Store. Selain itu, belum ada situs resmi INA Digital.

Nantinya, saat INA Digital sudah bisa diakses secara luas, publik tinggal masuk dan mengakses sejumlah layanan di dalam super apps tersebut.

Sumber : CNN