Cerita Bupati Sragen Utang demi Bangun Jalan, Langkah Berisiko Berbuah Manis

Sragen - Bupati Sragen Kusdinar Untung Yuni Sukowati pernah didera persoalan kerusakan infrastruktur dalam periode pertama kepimpinannya. Kondisi jalan yang rusak, ditambah postur anggaran yang tak ideal, memaksa Yuni mengambil keputusan berani yang cukup berisiko, berhutang.

Persoalan ini muncul di periode pertama kepimpimpinannya. Berdasarkan data Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Sragen, kondisi infrastruktur jalan di Sragen tahun 2016, 46,42 persen dalam kondisi rusak. Sementara pada tahun 2017, kondisi masih cukup tinggi yakni di kisaran 36 persen.

Infrastruktur Rusak Berat

Tingginya angka jalan rusak ini dikeluhkan masyarakat. Pemkab Sragen pun banyak mendapatkan kritikan dari masyarakat.

Perbaikan jalan tentu saja tak bisa dilakukan serta merta. Jika merunut sistem penganggaran, Pemkab Sragen harus mengganggarkannya dulu di APBD, lalu menunggu pengesahan baru kemudian dananya turun dan perbaikan bisa dilakukan. Artinya, perbaikan infrastruktur tak bisa langsung dilakukan.

Kondisi itu membuat Pemkab dituntut menempuh langkah cepat. Bupati Yuni akhirnya memutuskan untuk mengambil pinjaman ke Bank Jateng.

Langkah ini tergolong berani. Saat itu, tak banyak Pemda yang berani menempuh risiko berhutang. Tak ayal, keputusan ini sempat menuai kritikan.

Namun, Yuni bergeming. Menurutnya, prioritas utama adalah memperbaiki infrastruktur.

Begitu dana pinjaman cair, perbaikan langsung digeber. Hasilnya pun langsung terlihat.

"Pemkab Sragen mengambil langkah percepatan dengan menggunakan dana pinjaman sebesar Rp 200 miliar, sehingga mendapat kenaikan nilai kemantapan jalan sebesar 15.33 persen. Nilai kemantapan jalan tahun 2018 sebesar 79.28 persen," jelas Kepala DPU Sragen, Albert Pramono Soesanto, Sabtu (20/4/2024)..

Dengan dana pinjaman itu, jalan baik di Sragen meningkat hingga 79 persen. Keluhan masyarakat pun berkurang.

Pemeliharaan terus digeber hingga akhir 2023 lalu, jalan dengan kondisi baik di Sragen mencapai 87.94 persen. "Nilai tersebut melebihi batas minimal angka kemantapan jalan daerah yakni sebesar 65 persen. Sehingga dapat disimpulkan Pemerintah Kabupaten Sragen telah berhasil mewujudkan fasilitas infrstruktur yang memadai untuk masyarakat," ucapnya.

Diwawancarai terpisah, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Sragen Dwiyanto mengatakan meski berisiko, langkah Bupati Yuni meminjam dana sudah atas kajian yang penuh kehati-hatian.

"Dahulu itu diawali adanya isu (permasalahan infrastruktur), maka pada periode awal Bupati menjabat. Lalu melakukan kajian untuk melakukan pinjaman, untuk pembangunan infrastruktur, pembangunan jalan, dan jembatan sebesar Rp 200 miliar".

Dwi mengatakan, Pemkab bisa melakukan pinjaman dengan masa waktu hingga kepemimpinan Bupati berakhir. Meski sempat mendapatkan sorotan terkait pelunasan utang tersebut, utang bisa lunas pada akhir kepemimpinan Yuni di periode pertama.

Utang kepada pihak ketiga itu diselesaikan dalam tiga tahun. Pada tahun 2018 dibayarkan Rp 10 miliar untuk bunga utang dan lainnya, 2019 diangsur Rp 113 miliar, dan tahun 2020 Rp 105 miliar.

Pembayaran utang tersebut menggunakan anggaran APBD Sragen. Yang mana APBD Sragen sendiri setiap tahunnya di kisaran Rp 2,3 triliun.

Baru di Era Bupati Yuni

Dwi mengakui, selama ini langkah meminjam dana untuk pembangunan di Sragen ini baru dilakukan di era Yuni. Namun langka berani ini berbuah manis.

"Imbasnya tentu mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Sragen. Karena kita menyiapkan infrastruktur lebih awal dan cepat, untuk perputaran ekonomi," ujarnya.

Sementara itu, Bupati Sragen Kusdinar Untung Yuni Sukowati menyebut langka berani mengambil pinjaman itu demi kepentingan masyarakat Sragen. Menurutnya, kondisi infrastruktur yang rusak berat menuntutnya mengambil langkah cepat.

"Kondisi infrastruktur yang rusak berat kalau tidak ada terobosan untuk membangunnya, akan tidak bisa segera dirasakan manfaatnya untuk masyarakat," kata Yuni.

Dia mengatakan, di Jawa Tengah saat itu hanya Kabupaten Sragen dan Grobogan yang berani mengambil pinjaman untuk pembangunan infrastruktur. Namun kini, sejumlah kabupaten lain mulai mengikuti.

"Sekarang banyak daerah sudah berani (mengambil pinjaman), dan alhamdulillah yang belajar ke Sragen semuanya lancar," ujarnya.

Yuni mengakui kebijakan itu mengandung risiko. Namun dirinya menyebut seluruh kebijakan diambil dengan pertimbangan yang cermat.

"Harus berani mengambil risiko. Itu bagian dari leadership," pungkasnya.

Sumber : detik