TKN Prabowo-Gibran Apresiasi Saran Bank Dunia soal Program Makan Siang Gratis

 

Jakarta - Bank Dunia menanggapi program makan siang gratis yang diusung paslon nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Juru bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Viva Yoga Mauladi, mengapresiasi masukan dari Bank Dunia itu.

"TKN setuju dan mengapresiasi saran dari WB agar program makan siang Prabowo Gibran dipersiapkan secara baik dan matang," kata Viva kepada wartawan, Kamis (29/2/2024).

Viva menyebut program makan siang memang sudah dilakukan di sejumlah negara. Dia menyebut anggaran makan siang akan dirancang untuk APBN 2025.

"Sebab, meski Program Makan Siang buat siswa sudah diberlakukan di beberapa negara, tetapi nanti akan dianggarkan dan dilaksanakan kali pertama di Tahun Anggaran APBN 2025, sesuai Misi 8 Asta Cita, 17 Program Prioritas, dan 8 Program Prioritas yang dipercepat dari Prabowo Gibran," katanya.

Kemudian, Viva menyebut kementerian terkait nantinya akan membuat perencanaan secara detail, rasional, dengan manajemen modern dan profesional. Hal itu, katanya, agar tidak ada kesalahan atau penyimpangan, dapat lebih efisien, efektif, tepat sasaran, tepat mutu dan gizi, dan tepat lokasi.

"WB yang telah berpengalaman dalam memonitor program makan siang bagi siswa di beberapa negara tentu dapat memberikan pokok-pokok pikiran dan membuka konsultasi agar pelaksanaan program dapat berjalan dengan baik dan sesuai tujuan, yaitu melahirkan generasi baru yang sehat, kuat stamina, pintar, dan kreatif," ujarnya.

Sebelumnya, Bank Dunia menanggapi program makan siang gratis. Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor-Leste Satu Kahkonen menilai program perlu direncanakan dengan matang.

Menurutnya, pemerintah perlu terlebih dahulu menetapkan dengan pasti bentuk dan sasaran program tersebut. Intinya dipersiapkan dari sisi perencanaan serta anggarannya.

"Tergantung program seperti apa yang akan dilaksanakan dan bentuknya apa. Semua rencananya harus benar-benar dipersiapkan dan biayanya juga dipersiapkan," kata Satu Kahkonen di Kantor Kemenko Perekonomian.

Sebagai perwakilan dari Bank Dunia, pihaknya masih akan menunggu secara detail mengenai program tersebut.

"Kami masih menantikan (rincian Program Makan Siang Gratis). Untuk Indonesia pada dasarnya berpegang pada pagu defisit fiskal yang telah ditetapkan sebesar 3 persen dari PDB, sesuai dengan peraturan perundang-undangan," ujarnya.

Sumber : detik 

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel