Ombudsman RI Sarankan Bantuan Pangan Harus Terus Jalan
Friday, March 15, 2024
Jakarta - Ombudsman RI menilai program bantuan pangan berupa beras 10 kg untuk 22 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) harus terus dijalankan, sepanjang warga miskin masih ada di Indonesia.
"Setiap bulan, setiap tahun, selama warga miskin itu ada, maka salah satu pelayanan publik dari pemerintah itu kepada warga miskin, untuk menjaga ketersediaan pangan bagi warga miskin.
Maka, pemerintah harus menyalurkan bantuan pangan untuk warga miskin," kata Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika kepada wartawan di Gudang Bulog Sunter Timur II Kelapa Gading, Jakarta Utara, Jumat (15/3/2024).
Yeka menjelaskan, apabila bantuan pangan berhenti di bulan Juni mendatang, maka pada bulan Juli diprediksi bakal ada lonjakan permintaan beras. Sedangkan, kondisi stok beras di bulan Juli diprediksi sudah mulai menipis.
"Kalau bantuan pangan hanya sampai Juni, berarti di Juli akan ada 22 juta rumah tangga (yang sebelumnya mendapatkan bantuan pangan) akan masuk ke pasar. Kalau rata-rata 10 Kg (per bulan), berarti 22 juta dikali 10 kg. Nah itu berarti sekitar 220 ribu ton masuk ke pasar," jelasnya.
"(Sedangkan) di bulan Juli beras sudah mulai menipis. Jangan sampai.. ini harus diwaspadai harga di bulan Juli, sinyal ini harus dipastikan," imbuhnya.
Untuk itu, Ombudsman berharap kepada pemerintah agar bantuan pangan tetap harus dilakukan. Terkait kekurangan anggaran dan lain sebagainya, kata Yeka, itu harus dievaluasi bersama.
Bahkan, ia menyebut anggaran tidak menjadi masalah untuk program bantuan pangan. Lantaran, pemerintah Indonesia sebetulnya dari tahun ke tahun sejak pemerintahan Presiden kedua, Soeharto selalu melakukan program bantuan.
"Sebetulnya tidak ada masalah, karena pemerintah Indonesia dari tahun ke tahun sejak zaman Soeharto sampai dengan sekarang melakukan program bantuan itu. (Tapi) yang disayangkan tidak konsisten," tukasnya.
"Misalnya, program raskin diganti dengan rastra, program rastra diganti dengan program BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai), program BPNT sekarang tidak jelas nggak tahu diganti atau ditiadakan, tapi ada program bantuan pangan," lanjut Yeka.
Ketidakpastian itulah, menurutnya, yang membuat pasar menjadi bisa dengan mudah mengintervensi harga.
Sumber : CNBC