Mensos Risma Curhat Anggaran Diblokir Rp40 M di Tengah Utang BLT
Tuesday, March 19, 2024
Jakarta - Menteri Sosial Tri Rismaharini curhat anggaran kementeriannya diblokir Rp40,78 miliar pada tahun ini.
"Adanya blokir anggaran di 2024 sebesar Rp40,78 miliar," kata Risma dalam rapat kerja dengan Komisi VIII DPR RI di Jakarta Pusat, Selasa (19/3).
Selain itu, Risma menyebut ada utang dalam biaya salur program keluarga harapan (PKH) melalui PT Pos Indonesia. Ia merinci utang tersebut mencapai Rp44 miliar.
Risma juga melaporkan ke Komisi VIII DPR RI soal utang Kemensos terkait biaya salur sembako dan bantuan langsung tunai (BLT) El Nino.
"Biaya salur sembako dan BLT El Nino 2023 terdapat utang sebesar Rp76,88 miliar," ungkapnya.
Risma merinci pagu anggaran BLT El Nino yang dikucurkan pada November 2023 dan Desember 2023 mencapai Rp7,52 triliun, termasuk biaya salur. Di hadapan DPR RI, ia melaporkan ada 18,4 juta keluarga penerima manfaat (KPM) yang sudah sukses salur dari target 18,8 juta KPM.
Ia menyebut sudah 98,01 persen sukses salur BLT El Nino tersebut, di mana besarannya Rp200 ribu per bulan per KPM. Totalnya, mencapai Rp7,37 triliun.
Keluhan soal pemblokiran anggaran bukan datang pertama kali dari Mensos Risma. Curhat soal anggaran yang diblokir juga datang dari Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman hingga Kepala Otorita Ibu Kota Negara (OIKN) Bambang Susantono.
Memang, ada pemblokiran anggaran melalui mekanisme automatic adjustment yang dilakukan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Kebijakan ini memotong 5 persen anggaran sejumlah kementerian/lembaga (K/L) dengan total Rp50,14 triliun.
Blokir anggaran itu diumumkan dari surat bernomor S-1082/MK.02/2023 tertanggal 29 Desember 2023 tentang Automatic Adjustment Belanja Kementerian/Lembaga TA 2024. Surat itu dikirimkan Sri Mulyani kepada para menteri Kabinet Indonesia Maju, Jaksa Agung, Kapolri, kepala lembaga pemerintahan non-kementerian, dan para pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara.
Pada surat tersebut, Menkeu Sri Mulyani mengatakan blokir anggaran merupakan arahan Presiden Joko Widodo pada penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) TA 2024. Blokir anggaran juga diklaim ditempuh dengan mempertimbangkan kondisi geopolitik global.
Sumber : CNN