Jokowi Singgung Jalan di Jateng, Ganjar: Saya Sampaikan Terima Kasih
Tuesday, January 23, 2024
Kendal - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyoroti ruas jalan Surakarta-Purwodadi di Jawa Tengah yang menurutnya bertahun-tahun tak beres. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo yang merupakan mantan Gubernur Jawa Tengah menjelaskan persoalan yang terjadi.
Ganjar awalnya bercerita tentang dirinya pernah mendampingi Jokowi saat kunjungan di Jateng. Dia mengatakan dirinya saat itu satu mobil dengan Jokowi dan Menteri PUPR Basuki melintasi ruas jalan yang rusak.
"Saya pada saat mendampingi beliau, itu kalau nggak salah di Gemolong, itu jalan provinsi itu. Dan waktu itu saya satu mobil sama beliau, beliau tanya, ada Pak Basuki, ada saya. Bertiga sama beliau. Jalannya tiga kali rusak," kata Ganjar di Ponpes Manbaul Hikmah, Kaliwungu Kendal, Jawa Tengah, Selasa (23/1/2024).
Ganjar mengatakan saat itu dia bercerita ke Jokowi bahwa Pemprov Jateng tak memiliki anggaran memperbaiki jalan yang rusak tersebut. Menurutnya, anggaran dialihkan untuk penanganan COVID-19.
"Karena pas jalan, bagus, dluduk, bagus, dluduk. Saya bilang, 'Pak itu jalan saya lho Pak'. (Jokowi respons) 'Loh kenapa bisa begini?'. (Saya bilang) 'Ini sejak saya kecil Pak, itu saya beton semua tapi duitnya habis, Pak, buat COVID kemarin sehingga infrastruktur tidak kami betulin'," terangnya.
Sejak saat itulah, kata dia, Kementerian PUPR mengucurkan anggaran perbaikan jalan untuk daerah. Ganjar mengenang saat dirinya menerima pujian dari Presiden Jokowi karena progres perbaikan jalan rusak mencapai 80%.
"Di situlah sebenarnya ide awal infrastrutkur untuk daerah dan Pak Basuki mengamini, terus kemudian dibantu. Nah pada saat pengecoran, saya kira ada beritanya waktu itu. Kemudian ditanya, dan keluar di media. Berapa persen jalan baiknya? Kaget beliau. Sekarang sudah 80% lebih. 88% kalau nggak salah. Itu ada datanya," ujarnya.
"Bagus ini dibandingkan yang ada di wilayah lain, saya nggak mau sebut. Karena waktu itu, habis berjalan-jalan di tempat lain. Wah kalau ini bagus, sebenarnya kita tinggal ngebut saja pada soal itu. Tapi saya menyampaikan terima kasih kok. Saya orang yang tahu berterima kasih," ucapnya.
Sebelumnya, Jokowi meninjau ruas jalan Surakarta-Purwodadi yang tengah diperbaiki. Jokowi menyebutkan ruas jalan itu bertahun-tahun selalu tidak beres.
"Tadi pagi jam setengah 8 kita ngecek pembangunan perbaikan Jalan Solo-Purwodadi yang sudah bertahun-tahun tidak beres-beres. Bener? Dan saya tahu karena hampir setiap minggu, itu sekali, dua kali, tiga kali, kalau mau Randublatung ke Blora pasti lewat, begitu diperbaiki, diaspal, setahun, dua tahun rusak lagi karena tanahnya memang bergerak," kata Jokowi, dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (23/1).
Jokowi lalu memerintahkan agar perbaikan ruas jalan itu tidak menggunakan aspal, tapi pakai beton rigid dengan tebal 25 cm. Jokowi memaklumi biaya perbaikan yang mahal menggunakan beton, namun hal itu dilakukan agar tidak cepat rusak.
"Nah, sekarang ini saya perintahkan tahun kemarin ini tidak boleh aspal lagi, ini harus dibeton, pakai rangka beton setebal 25 cm, pakai rigid beton tadi kita coba, mulus, mugi-mugi mboten rusak meleh, udah dibeton setebel ini masa rusak lagi, mestinya sama seperti yang dilakukan di Lampung seperti itu, dibeton sekalian sudah, memang biayanya mahal, tapi awet bertahun-tahun nggak mengganggu aktivitas masyarakat, tidak mengganggu aktivitas ekonomi. Terima kasih, Pak Basuki," ujarnya.
Diketahui, ruas jalan tersebut merupakan bagian dari penanganan jalan daerah sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah Tahun 2023. Jokowi menganggarkan perbaikan jalan dengan Inpres IJD senilai Rp 14,6 triliun di seluruh Indonesia pada 2023.
Jokowi menjelaskan, Rp 1,3 triliun dari total anggaran tersebut digunakan untuk memperbaiki sekitar 40 ruas jalan di Jawa Tengah. Sedangkan di Kabupaten Sragen, diberikan anggaran Rp 204 miliar untuk membangun tiga ruas jalan.
Jokowi pun mengungkapkan bahwa pemerintah telah menganggarkan sebesar Rp 15 triliun untuk Inpres Jalan Daerah tahun 2024. Namun realisasi kebijakan tersebut masih dalam proses perencanaan.
Sumber : Detiknews